Geografi Untuk Negeriku

Konsep Memasyarakatkan Geografi

Dengan Program SWALIBA

Bencana saat ini sedang massif terjadi di dunia. Terutama di

negara Indonesia yang notabene berada di jalur patahan lempeng

dunia. Oleh sebab itulah lokasi negara ini berada pada “ring of fire”.

Sayangnya kesadaran bangsa ini akan bencana baru muncul disaat

terjadi Gempa Bumi dan Tsunami di Aceh pada tahun 2004. Hampir

setiap tahunnya catatan akan bencana terus terjadi. Bukan hanya

bencana geologi akan tetapi bencana klimatologi yang disebabkan

oleh perubahan iklim global.

Berdasarkan kondisi ini negara berkewajiban untuk menyiapkan

setiap individu dalam masyarakat yang selalu siap siaga terhadap

bencana. Hal ini difungsikan agar dapat mengurangi dampak

bencana dalam kehidupan masyarakat. Disinilah bidang Ilmu

Geografi sangat berperan. Ilmu yang notabene mempelajarai

permukaan bumi yang terdiri dari aspek-aspek geosfera ini

diharapkan menjadi inisiator dalam menciptakan masyarakat yang

arif terhadap kondisi lingkungan serta tanggap terhadap bencana.

Pemikiran diatas yang mendasari Ikatan Geograf Indonesia (IGI)

beserta Ikatan Mahasiswa Geografi Indonesia (IMAHAGI) bergerak

untuk menciptakan inovasi dalam membentuk sekolah berwawasan

lingkungan dan mitigasi bencana (SWALIBA). Melalui sektor

pendidikan akan diciptakan masyarakat yang akan lebih arif terhadap

lingkungan serta selalu tanggap terhadap bencana di wilayahnya.

Semoga konsep baru ini dapat dilaksanakan oleh segenap

elemen masyarakat terutama bagi para anggota IGI maupun

IMAHAGI yang akan menjadi pelopor terselenggaranya SWALIBA di

seluruh penjuru Indonesia. Buku ini akan menjadi panduan secara

langsung dalam menciptakan SWALIBA tersebut.

Pendahuluan

Keberadaan ilmu geografi baik di Indonesia maupun di dunia ini

telah banyak mengkaji tentang berbagai macam objek yang ada

dipermukaan bumi. Kajian tentang ilmu geografi pada dasarnya

mengkaji berbagai fenomena yang terjadi di permukaan bumi ini.

Beberapa kajian geografi tersebut terkait dengan aspek geosphera

diantaranya atmosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer, biosfer, dan juga

antrophosfer. Potensi kajian geografi yang cukup luas ini dilakukan

melalui tiga pendekatan geografi, baik secara spasial, ekologi dan

kompleks wilayah. Hal ini ditujukan untuk melakukan pengelolaan

kehidupan di bumi untuk arah yang lebih baik. Seperti halnya ilmuan

geografi yang mengatakan bahwa ilmu geografi bukan hanya sekedar

bagaimana mengkaji peta tetapi bagaimana mampu menjawab

kalimat “how to manage our better life”.

Kajian mengenai pendidikan geografi Indonesia ini telah banyak

memunculkan permasalahan. Mulai dari ketidakintegrasinya sistem

pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi, sampai

dengan kualitas dari pendidikan dasar dan menengah. Permasalahan

kualitas pendidikan dasar dan menengah ini banyak tertuju tentang

metode pembelajaran geografi yang masih banyak menganut sistem

konvensional. Sedangkan berbagai macam metode kajian tentang

objek ilmu geografi telah banyak berkembang seiring dengan

perkembangan teknologi serta globalisasi.

Landasan Hukum

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b Ayat 1

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan

mendapatkan mafaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan

umat manusia”.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b Ayat 1 yang berbunyi

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan

mendapatkan mafaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan

umat manusia”.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Berbunyi Bahwa Pasal 5 Ayat (1) Setiap Warga Negara

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang

bermutu. Ayat (5) Setiap Warga Negara berhak mendapatkan

kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan

Pasal 13 Ayat (1) Jalur Pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan

memperkaya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana

Pada Pasal 26 Ayat (1 B) berbunyi Setiap orang berhak

mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sedangkan pada Pasal

27 Setiap orang berkewajiban:

a. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis,

memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan

kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan

c. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang

penanggulangan bencana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Pada Pasal 65 ayat (2) disebutkan bahwa Setiap orang berhak

mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses

partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan

hidup yang baik dan sehat. Pada Pasal 68 ayat (1) Setiap orang yang

melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: (a) memberikan

informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan

Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Mitigasi Bencana | 8

lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Dan

Pasal 70 ayat (1) Peran masyarakat dilakukan untuk: (a)

meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.